- - - -
Senin, 11 Desember 2017  
Lipsus
Sidang lanjutan perkara Djohan cs vs PT. Pertamina
Empat Saksi Penggugat Bantah Objek Perkara Berada di Wilayah Bengkalis
Jumat, 24/03/2017 - 14:08:17 WIB

DUMAI,Reportase Riau.Com--Sidang perkara perdata perbuatan melawan hukum no 28/Pdt G/2016/PN Dum antara Penggugat Djohan melawan tergugat I ( PT Putra Hari Mandiri ), II ( PT Pertamina Unit Pengolahan II Dumai ) dan tergugat III ( PT Pertamina Pusat ) kembali digelar di Pengadilan Negeri Dumai Kamis (23/3/17 ).

Sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat ini,Cassarolly Sinaga SH selaku Kuasa Hukum Penggugat,kembali menghadirkan dua orang saksi. Satu dari pihak Kelurahan Pelintung dan satu lagi Ketua RT 06 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai.

Sekretaris Kelurahan Pelintung, Adi Putra dan RT 06 bernama Abu Saman missalnya.Saat dihadirkan didepan persidangan Kamis ( 23/03/17 ) kemarin. Kedua saksi dari pihak penggugat ini dengan tenang menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim, Cassarolly Sinaga SH ( Kuasa Hukum Penggugat ) dan Kuasa Hukum Tergugat.

Dalam kesaksiannya di depan persidangan Adi Putra ( Sekretaris Kelurahan ) maupun RT 06 Abu Saman mengaku mengetahui précis lokasi dan wilayah objek perkara yang dipersengketakan antara Penggugat Djohan Cs melawan PT Pertamina.

Adi Putra selaku Sekretaris di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.Dihadapan Ketua Majelis Sarah Luis Simanjuntak SH,Mhum, Hakim Anggota M Sacral Ritonga SH, Renaldo M Hasoloan Lumban Tobing SH MH ( Hakim Anggota ),Cassarolly Sinaga SH 9 Kuasa Hukum Penggugat ) dengan tenang dan tegas menjawab seluruh pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat

“Selaku mantan Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Pelintung, saya membantah kalau objek perkara yang berada di RT 06 itu disebut wilayah Kabupaten Bengkalis.Karena seluruh urusan menyangkut administrasi, maksud saya surat menyurat mulai dari KTP, KK, Surat Nikah,surat tanah dan data kependudukan untuk PILEG dan PILKADA dari Dumai.”Ujarnya

Menjawab pertanyaan yang diajukan seorang Kuasa Hukum Tergugat
Bahkan saat disinggung mengenai tapal batas sesuai nota kesepakatan antara Walikota Dumai dan Bupati Bengkalis pada tahun 2006. Sekretaris Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai ini justru mengaku lebih condong kepada peta tapal batas yang ditanda tangani, Mambang Mit pada tahun 2009

Dan saat ditanya Ketua Majelis Persidangan, siapa Mambang Mit yang ia maksud dan apa acuan pihak Kelurahan Pelintung memastikan bahwa lahan yang berada di objek perkara perdata melawan hukum no 28/Pdt G/2016/PN Dum adalah wilayah Dumai.

”Mambang Mit itu Wakil Gubernur Riau pada tahun 2009 yang mulia.Dan mengenai acuan kami data kependudukan seperti yang saya sebutkan tadi bu Hakim. Karena sampai saat ini penduduk yang tinggal di daerah Barak Aceh, Parit Lengkung dan Selinsing sana masih memakai KTP,KK, surat tanah dan memberikan hak pilihnya ke Dumai”Kata saksi Adi Putra
Demikian halnya dengan keterangan saksi Abu Saman, selaku Ketua RT 06 di Kelurahan Pelintung.Dia juga mengucapkan hal yang sama dengan saksi saksi lainnya, seperti.Jailani ( mantan pemilik tanah ),Sani ( mantan pemilik tanah ) dan Adi Putra ( Sekretarsi Kelurahan Pelintung ).

Dia juga mengaku sangat mengetahui sejarah lahan/ tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara perdata no 28/Pdt G/2016/PN Dum tersebut

“Saya benar benar tidak pernah melihat dan mengetahui ada plang atau patok PT Pertamina di lahan tersebut yang mulia.”Ujar saksi Abu Saman menjawab pertanyaan salah seorang Majelis persidangan saat itu.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi Jelani dan Sani juga membantah adanya patok PT Pertamina dilahan eks garapan mereka.” Kalau memang benar PT Pertamina ada punya lahan di objek perkara itu, lalu kenapa mereka tidak melarang kami saat menguasai lahan/tanah tersebut.”ujar saksi Jailani dan Sani menjawab pertanyaan salah seorang Majelis persidangan.

Bahkan lebih rinci saksi Jailani dan Sani menjelaskan,bahwa mereka sejak tahun 1992 silam bersama warga lainnya telah membuka lahan perbukitan wilayah RT 06 dengan cara tumbang imas. Dan sejak mereka duduki, kelola dan tanami pohon karet dan jengkol, Kedua saksi ini mengaku tidak pernah menerima teguran dan larangan

Bahkan diluar persidangan, saat dikonfirmasi wartawan, Ke Empat saksi dari Penggugat tetap mengatakan. Kalau PT Pertamina maupun pihak lain tidak pernah menguasai maupun menggarap lahan yang telah dijual kepada Djohan (Penggugat)

“Kalau tanah/lahan objek perkara itu sudah milik PT Pertamina sejak 1975 silam. Lalu kenapa pihak lain yang menjual lahan tersebut ke PT Pertamina tidak pernah melarang orang yang mengelola dan menjual lahan itu ke Djohan.Kemudian kenapa lahan itu diterlantarkan selama puluhan tahun lebih ?.”Ujar Ke Empat saksi itu seakan bersamaan menjawab wartawan

Atas dasar penguasaan pengelolaan lahan sejak 1992. Jailani ( Saksi ), Sani ( Saksi ) dan sejumlah warga lainnya berusaha mengurus Surat Keterangan Tebang Imas sebagai alas hak kepemilikan tanah,setelah itu mereka kemudian menjual lahan tersebut kepada Djohan
dengan uang ganti rugi tanah yang mereka terima dari anak buah Djohan sebanyak Rp 40 juta per satu surat dengan luas tanah sekitar 800-900 m persegi.

Menurut sejumlah pihak penjual,surat keterangan ganti rugi (SKGR) balik nama dilakukan kedua belah pihak pada tahun 2011 silam terlebih dahulu baru pembayaran ganti rugi tanah
Bahkan saat pengurusan surat peralihan hak, Surat Keterangan Tebang Imas atas nama mereka sampai pengurusan Ke SKGR atas nama Djohan di kantor Kelurahan Pelintung dan Kecamatan Medang Kampai, pihaknya mengaku tidak pernah mendapat proses ( Mulak Sinaga )

 
 
 
 
 
 
 
Redaksi | Index | Galeri replica watches replica rolex watches
Copyright 2013-2015 PT. Pressindo Multi Media, All Rights Reserved