- - - -
Kamis, 13 Desember 2018  
Sidang Pemalsuan Dokumen Di PN Dumai
Dalil Pihak Wilmar Dumai Untuk Polisikan 5 Karyawan " Tidak Kuat "

Reportase Dumai - Mulak Sinaga - Selasa, 09/10/2018 - 17:11:48 WIB

DUMAI,Reportase Riau.Com--Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum ( JPU ), pada bulan lalu yang menyebutkan 5 orang karyawan Wilmar telah terbukti melanggar tindak pidana dugaan pemalsuan surat ( dokumen ) dilingkungan perusahaan Wimar Group Pelintung tidak kuat.

Salah satu Kuasa Hukum ( Pengacara ) dari lima karyawan yakni Cassarolly Sinaga SH berkeyakinan bahwa ke lima kliennya yaitu Agustinus Hutagaol Natal Bahari, Andre Daniel Simorangkir, Agus Malianto dan Edi Surwanto yang didakwa melanggar Pasal 263 KUHAP,akan bisa membebaskan mereka dari tuduhan, sangkaan dan dakwaan pelanggaran tindak pidana dugaan pemalsuan dokumen ( surat ) sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Dumai bernama Agung Nugroho.

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum / Pengacara bernama Cassarolly Sinaga SH kepada reportaseriau.com Selasa ( 09/10/18 ) pagi tadi di ruang kantornya Jalan Jenderal Sudirman Dumai.

Dalam perbincangannya dengan reportaseriau.com, Cassarolly mengaku akan berupaya keras untuk membebaskan klien mereka dari tuduhan,sangkaan dan dakwaan melanggar Pasal 263 KUHAP

Keyakinan penasihat hukum ke lima terdakwa bakal bisa membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU dari tindak pidana dugaan pemalsuan dokumen itu berkat adanya keterangan dan kesaksian dua orang saksi dari pelapor/ korban ( Wilmar Group Dumai ) yang menyebutkan tidak ada melihat dan mendengar kelima terdakwa, termasuk Andre Daniel Simorangkir melakukan perbuatan pemalsuan surat ( dokumen ) di lingkungan Wilmar Group Pelintung.

"Ya saksi mereka ( pelapor ) sendiri yang mengatakan tidak mengetahui dan melihat terjadinya tindak pidana pemalsuan surat ( dokumen ) yang dilakukan oleh Agustinus Hutagaol, Natal Bahari, Andre Daniel Simorangkir,Agus Malianto dan Edi Surwanto." Ujar Cassarolly Sinaga SH.

Karena keterangan kedua saksi korban / pelapor ( Jhony Damanik dan Pinta ) menurut Cassarolly disampaikan di depan persidangan dan telah terlebih dahulu mendapat sumpah untuk mengatakan / menerangkan yang sebenar benarnya.

Maka keterangan kedua saksi dari Wilmar itu menurut Cassarolly Sinaga SH sudah sepantas/ seharusnya dijadikan sebagai dalil atau alasan untuk membebaskan klien mereka bernama Andre Daniel Simorangkir Dkk dari tuduhan , sangkaan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bernama Agung Nugroho SH.

Hal senada juga disampaikan Mangara Tampubolon SH, selaku Kuasa Hukum ( Pengacara ) terdakwa Andre Daniel Simorangkir dan terdakwa Renol Tampubolon.Dia ( Mangara Tampubolon SH ) juga mengaku bisa akan berupaya membebaskan klienya dari tuduhan, sangkaan dan dakwaan JPU dari Kejaksaan Negeri Dumai

Sementara dalam dakwaan JPU dari Kejaksaan Negeri Dumai menyebutkan, bahwa kronologis penangkapan, penahanan dan penyidikan kepada karyawan Wilmar bernama, Agustinus Hutagaol, Bahari Natal, Andre Daniel Simorangkur, Agus Malianto dan Edi Surwanto berawal adanya penyusutan pendapatan produksi perusahaan Wimar Group Dumai

Akibat penyusutan penghasilan produksi itu.Kemudian pihak pimpinan Wilamar memerintahkan pengawas tenaga Sicurity bernama Jhony Damanik untuk melakukan pengintaian dan memeriksa rekaman CCTV

Dari hasil rekaman CCTV itu, kemudian Jhony Damanik menurut dakwaan dan BAP Kepolisian mendapat pendelegasian / perintah dari pimpinannya di Wilmar Group untuk membuat laporan tindak pidana dugaan pemalsuan dokumen ( surat ) ke pihak Kepolisian jajaran Polres Dumai

Seperti halnya keterangan saksi Jhony Damanik dan Pinta di Pengadilan Negeri Kls IA Dumai.Diatas sumpah kedua saksi dari Wilmar ini bersaksi, tidak ada melihat melakukan pemalsuan dokumen/ surat

" Saya tidak mengetahui apalagi melihat adanya perbuatan pemalsuan surat/dokumen oleh ke 5 ( Lima ) orang ini.Kelima orang ini, justru saya lihat di CCTV melakukan pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur ( SPO ) perusahaan tempat mereka bekerja ( Wilmar Group )"Ujar saksi Jhony Damanik, di ruang sidang Pengadilan Negeri Kls IA Dumai, menjawabaan pertanyaan salah seorang Pengacara bernama Cassarolly Sinaga SH

Demikian halnya dengan keterangan kesaksian saksi bernama Pinta.Di depan persidangan wanita paroh baya yang bertugas sebagai pengawas di bahagian laboratorium inti ( carnel ) di Wilmar Group itu juga menerangkan kalau dirinya tidak mengetahui dan melihat adanya tindakan/ perbuatan pemalsuan surat/dokumen dilakukan oleh ke Lima karyawan yang telah berstatus terdakwa itu

Sidang beragendakan mendengar keterangan saksi dari pelapor ( korban ) yang di gelar pada Kamis ( 04/10/18 ) itu di pimpin oleh Majelis Hakim, Firman Khadafi Tjindar Bumi SH

Sebelum menutup jalannya persidangan, Firman Khadafi Djindar Bumi SH memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan barang bukti berupa CCTV di persidangan berikutnya

" Bagaimana ini pak Jaksa, dari tadi kedua saksi ini bilang. Mereka ( kedua saksi ) bersaksi atas apa yang mereka lihat di perangkat CCTV milik perusahaan ( Wilmar ).Sementara, di persidangan, barang bukti CCTV yang dimaksud kedua saksi tidak pernah saudara hadirkan/ tunjukan.Nah, agar pemeriksaan saksi korban.Untuk minggu depan tidak membingungkan.Saya perintahkan JPU yang menangani perkara ini menghadirkan barang bukti CCTV untuk minggu depan." Ujar Ketua Majelis ( KM ) persidangan, Firman Khadafi Djindar Bumi SH dari depan persidangan kepada Jaksa bernama Agung Nugroho SH, Kamis ( 04/10/18 ) lalu

Menanggapi adanya pengakuan saksi korban yang mengatakan, kalau pihaknya ( kedua saksi korban/pelapor ) tidak ada mengetahui dan melihat secara langsung perbuatan tindak pidana dugaan pemalsuan dokumen ( surat ) dilakukan kelima tersangka/ terdakwa

Menanggapi sangsi pelanggaran SOP, sebagaimana di sampaikan para saksi Wilmar di persidangan.Salah seorang Ketua Organisasi perburuhan di Kota Dumai kembali angkat bicara.

" Sebagaimana yang saya sampaikan kepada saudara minggu lalu.Bahwa sangsi untuk bagi karyawan yang melanggar SOP tidak ujuk ujuk pidana.Pihak perusahaan harusnya mengeluarkan SP ( Surat Peringatan ) I,II dan III.Nah kalau si karyawan itu tetap membandel dan hasil musyawarah terkait permasalahan tenaga kerja ini tidak ada hasil.Perusahaan boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap si oknum karyawan.Bukan seperti ini." Ungkap Ketua Serikat Tenaga Kerja Dumai, Rudi Bambang di selah hendak melinggalkan lingkungan Pengadilan Negeri Kls I Dumai, Kamis ( 04/10/18 ) kemarin( Mulak Sinaga )

(491) Dibaca - () Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

 
 
 
 
 
 
 
Redaksi | Index | Galeri
Copyright 2013-2015 PT. Pressindo Multi Media, All Rights Reserved