- - - -
Minggu, 16 Desember 2018  
Ancaman Boikot Sawit Oleh Uni Eropa Dijawab dengan Moratorium

Reportase Pekanbaru - Winahyu Dwi Utami - Kamis, 04/10/2018 - 17:22:50 WIB
Diskusi Moratorium Sawit dan Rencana Tata Ruang Provinsi Riau yang ditaja Malacca Syndicate, Kamis (4/10/2018) di Kantor Bahtera ALam di Pekanbaru
TERKAIT:

PEKANBARU --Ancaman Uni Eropa untuk memboikot produk sawit dari Indonesia dijawab pemerintah RI lewat moratorium sawit. Presiden menginstruksikan jajarannya melakukan perbaikan tata kelola sawit dengan menghentikan sementara pemberian izin perkebunan sawit.

Instruksi Presiden tersebut menyisakan tugas berat bagi banyak pihak.

Pada 17 Januari 2018, keluar sebuah laporan berjudul Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources yang menyebutkan pembatasan bahan bakar dan makanan dari tanaman yang diduga penyumbang deforestasi.

Tanaman sawit adalah tanaman yang menjadi landasan laporan itu. Perdebatan pun muncul yang kemudian berujung pada ancaman boikot Uni Eropa atas produk sawit asal Indonesia.

Demikian poin utama yang muncul dari Diskusi Moratorium Sawit dan Rencana Tata Ruang Provinsi Riau yang ditaja Malacca Syndicate, Kamis (4/10/2018) di Kantor Bahtera ALam di Pekanbaru. “Namun masalah yang disoroti sebenarnya bukan hanya deforestasi tetapi juga korupsi, pekerja anak hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di isu sawit,” kata Direktur Perkumpulan Bahtera Alam, Harry Oktavian.

Menurut Harry, laporan tersebut akan berdampak pada ekspor minyak sawit asal Indonesia dalam jangka panjang. Walau sesungguhnya sudah ada kriteria sawit berkelanjutan dalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan standar internasional dari Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO).

“Standar-standar itu harus dirujuk bila Indonesia mau terlepas dari jerat tuduhan internasional itu,” tambahnya.

Harry menegaskan perlunya sinergi berbagai pihak agar tata kelola sawit berkelanjutan dapat dicapai.
Kepala Departemen Pengelolaan Pengetahuan Sawit Watch, Riza Harizajudin dalam kesempatan tersebut menjelaskan, secara nasional setidaknya ada 20 juta haktare perkebunan sawit di Indonesia. Dari angka itu, hanya 13-15 juta hektare yang aktif ditanami sawit dan berproduksi, berikut dengan infrastrukturnya. Sebagian kecil sisanya dijadikan kawasan bernilai konservasi tinggi dan lahan dengan status quo karena konflik.

“Tapi yang paling banyak, lebih dari 5 juta hektare adalah land banking,” terangnya.
Land Banking secara sederhana diartikan sebagai tanah-tanah yang dikuasai oleh perusahaan besar namun tidak atau belum dikelola sama sekali. Lahan terlantar ini tersebar di banyak tempat di Indoensia dan dimiliki oleh grup-grup perusahaan besar.

“Karena itu, moratorium sawit mendesak dilakukan,” tandas Riza.
Pemerintah baru-baru ini telah menelurkan kebijakan moratorium sawit, melalui Inpres nomor 8 tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

“Kami mengapresiasi Inpres itu, tapi banyak pekerjaan rumah yang segera harus diselesaikan,” kata Riza.
Menurutnya, banyak celah yang harus ditutup jika Inpres tersebut dilaksanakan. Inpres ini menuntut kerja keras Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur dan Walikota melalui komando Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Inpres ini efektif berlaku pada masa pemerintahan sekarang. Sebagaimana kita tahu, saat ini tahun politik. Anggaran di banyak sektor dilakukan efiesiensi,” Kata Riza.

Di daerah, lanjutnya, akan ada banyak kendala dalam penganggaran dan sinergi masing-masing sektor. Di Riau saja, isu ini tentu akan berhadapan dengan Rencana Tata Ruang Provinsi yang sudah disahkan melalui Perda Nomor 10 tahun 2018.

“Jadi, kalau kita tidak mau dituduh macam-macam oleh Uni Eropa, perlu upaya nyata. Misalnya segera membentuk gugus tugas khusus dan penganggaran untuk mengimplementasikan Inpres ini,” tandas Reza. (win)

(245) Dibaca - () Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

 
 
 
 
 
 
 
Redaksi | Index | Galeri
Copyright 2013-2015 PT. Pressindo Multi Media, All Rights Reserved