- - - -
Rabu, 22 08 2018  
Pemda Rohil Minta Penangkar Burung Walet Ikuti Perda,Ini Aturannya

Reportase Daerah - Wisman Sinaga - Rabu, 08/08/2018 - 17:07:36 WIB

ROHIL--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir, Provinsi Riau, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meminta kepada pemilk usaha mengikuti Peraturan Daerah (Perda) tentang izin mendirikan bangunan (IMB) serta persyaratan perizinan pengelolaan dan penguasaan sarang burung walet.

"Sampai sekarang kita belum ada menerima laporan satupun dari pemohon untuk pengusahaan dan penangkar sarang burung walet dan izin mendirikan bangunan," kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, Acil Rustianto M.Si melalui Kepala Bidang perizinan, Johan Iriawan SE, didampingi Kepala Seksi (Kasi) perizinan, Abu Bakar, Rabu 08 Agustus 2018 di Bagansiapiapi.

Peraturan yang dimaksud Johan Iriawan yaitu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2014 tentang bangunan gedung dan peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 34 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2014 tentang bangunan dan gedung.

Serta Peraturan Bupati (Perbup) Rokan Hilir Nomor 09 Tahun 2007 tentang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. "Jadi jelas itu aturannya," katanya.

Diuraikannya lagi, adapun cakupan syarat tentang pengurusan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet itu yang pertama surat permohonan bermaterai enam ribu, poto copy akte pendirian perusahaan atau akte pendirian bagi yang berbentuk badan usaha.

Poto copy KTP kepemilikan/pemimpin perusahaan, poto copy NPWP perusahaan/pemilik bagi perorangan, poto copy izin mendirikan bangunan (IMB) bagi perusahaan besar, poto copy surat izin tempat usaha (SITU), surat izin usaha perdagangan (SIUP), surat pernyataan berkeberatan dari pihak sempadan diketahui oleh RT/RW maupun Lurah setempat.

Sebut Johan lagi, surat rekomendasi alih fungsi bagunan dari Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang (PUPR) bagi bangunan yang yang dialihkan fungsinya, surat rekomendasi dari Penghulu, Lurah, mapun Camat setempat, surat pernyataan kesanggupan memelihara lingkungan serta denah lokasi dan gambar bangunan.

Dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UPL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) yang telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta rekomendasi kelayakan dari dinas kesehatan (Diskes) Kabupaten Rokan Hilir, rekomendasi dari tim teknis kelayakan penerbitan izin penangkaran sarang burung walet oleh dinas lingkungan hidup (DLH) Rokan Hilir.

Selanjutnya rekomendasi kelayakan dari dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKP) Kabupaten Rokan Hilir, bukti pembayaran pajak sarang burung walet bagi usaha yang telah berjalan serta poto copy lunas pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) 2 tahun terakhir. "Jadi itu persyaratan untuk perizinannya," katanya sembari menjelaskan.

Untuk itu pihaknya menghimbau kepada masyarakat, baik usaha, badan maupun perorangan agar segera mengurus izin seperti yang diuraikan diatas. Sedangkan bagi masyarakat pengusaha yang sudah terlanjur mendirikan bangunan dan belum memiliki izin, dihimbau segera mengurus izin.

"Kita kan sifatnya hanya menghimbau, jadi yang lebih berperan aktif dilapangan itu adalah pemerintah kecamatan, pihak kelurahan dan kepala desa setempat. Karena mereka lebih mengetahui kondisi lapangan," sebutnya.

Diharapkan, melalui izin mendirikan bangunan (IMB) dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir semakin meningkat.

"Mudah-mudahan dengan turunnya tim yustisi yang terdiri dari Dinas Perizinan, Bapenda dan Satpol PP di Kecamatan Pasir Limau Kapas kemarin membawa dampak positif bagi pendapatan asli daerah Rokan Hilir," katanya. (wisman)

(37) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

 
 
 
 
 
 
 
Redaksi | Index | Galeri replica watches replica rolex watches
Copyright 2013-2015 PT. Pressindo Multi Media, All Rights Reserved