- - - -
Minggu, 16 Desember 2018  
Panwas Minta Netralitas ASN dan Kades Hadapi Pilgubri 2018

Advertorial Rohul - Karman - Senin, 12/03/2018 - 17:18:53 WIB

ROKAN HULU--Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Sukiman dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rohul Ir. Damri Harun, mewakili Aparatur Sipil Negara (ASN) menandatangani Pakta Integritas Netralitas ASN di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 dan Pemilu 2019.

Penandatangan Pakta Integritas dilakukan usai Apel Bersama Sosialisasi Netralitas ASN dan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Rohul pada Pilgub dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 serta Pemilu 2019 di lapangan Kantor Bupati Rohul, Senin (12/3/2018).

Apel Bersama juga dihadiri Dandim 0313 KPR Letkol Inf Beny Setiyanto, Kapolres Rohul‎ AKBP Yusup Rahmanto SIK, MH, Ketua PN Pasirpangaraian Sarudi, Kakan Kemenag Rohul Drs. H. Syahrudin M.Sy, Ketua Bawaslu‎ Provinsi Riau, Rusidi Rusdan S.Ag, M.P.di, para Kepala OPD, Camat, Kades se- Rohul dan para ASN Pemkab Rohul.
‎‎
Ketua Bawaslu‎ Provinsi Riau, Rusidi Ruslan, mengharapkan‎ setelah dilakukan penandatanganan pakta integritas, ada komitmen dari seluruh kepala daerah di Riau, khususnya di Rohul untuk betul-betul berjalan penuh dengan integritas dan zero pelanggaran.

Rusidi mengharapkan indikasi pelanggaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Rohul, tidak perlu lagi terjadi ke depan, apalagi masa kampanye Pilgub‎ 2018 masih akan berjalan tiga bulan lagi.

"Saat ini sudah hampir berjalan satu bulan dan ke depannya masih ada sekitar tiga bulan. Dan ini tentunya memerlukan komitmen dari seluruh aparatur sipil negara dan kepala desa untuk tidak melibatkan diri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbaunya.

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Ruslan, mengungkapkan dari laporan dan temuan, Bawaslu sudah memproses sekira 34 indikasi pelanggaran yang dilakukan ASN, dan salah satunya dari Kabupaten Rohul. Sedangkan indikasi pelanggaran dilakukan Sekda Kota Pekanbaru sudah putus.

Dari 34 indikasi pelanggaran, diakui Rusidi, sekira 26 di antaranya sudah direkomendasikan Bawaslu Riau ke empat lembaga berwenang di Jakarta, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Menpan Reformasi Birokrasi, serta Kemendagri dalam hal ini Irjen Kemendagri dan Otonomi Daerah.

Rusidi mengaku untuk sanksi terhadap ASN yang diindikasi melakukan pelanggaran tidak menjadi kewenangan Bawaslu, namun kewenangan lembaga terkait ASN.

"Kalau kita hanya mengumpulkan bukti, kemudian membuat kesimpulan. Dan kalau sudah ada kesimpulan, maka kemudian kita rekomendasikan kepada pihak berwenang," jelasnya.

Sementara Bupati Rohul ‎Sukiman mengatakan ada 10 poin dalam Pakta Integritas yang harus ditaati seluruh ASN di lingkungan Pemkab dan Kades se-Rohul pada Pilgub 2018 dan Pemilu 2019.

Sukiman sangat mengharapkan ASN Pemkab Rohul tidak terlibat dalam politik praktis di pelaksanaan Pilgub dan Pemilu, sama seperti TNI dan Polri yang lama sudah bersikap netral di setiap pesta demokrasi.

"Semuanya adalah demi terciptanya suatu pemilihan kepala daerah yang aman, tertib dan lancar, sehingga benar-benar rakyat itu memilih dengan hati nurani, bukan karena disuruh oleh orang lain, karena dibayar, karena diberi sesuatu," jelas Bupati Rohul Sukiman.

Ditempat terpisah, ketua panwaslu rokan hulu, Fatjrul Islami mengatakan untuk mencipatakan pemilu yang berkualitas panwas sudah melakukan berbagai langkah kongkrit yang nantinya bebas memilih tampa ada unsur paksaan dari empat tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Dengan sosialisasi hari diharapkan kepada ASN dan kepala desa (Kades) dapat memahami dan mengerti, sehingga mereka tidak terlibat dalam ranah poltik " apa lagi hal ini sudah dilarang dalam undang-undang " tutur Fatjrul.(Adv/ Humas)

(347) Dibaca - () Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

 
 
 
 
 
 
 
Redaksi | Index | Galeri
Copyright 2013-2015 PT. Pressindo Multi Media, All Rights Reserved