- - - -
Senin, 11 Desember 2017  
Lima PERDA Kab.Pelalawan Disahkan

Parlementaria DPRD Pelalawan - Rasmidir - Sabtu, 05/08/2017 - 13:56:24 WIB

PELALAWAN--Ketua DPRD Pelalawan Nazaruddin,SH,MH memimpin Rapat Paripurna Pengesahan 5 Ranperda menjadi Peraturan Daerah,di Gedunga DPRD Pelalawan Jumat ( 4/8/17 ).

Sidang Paripurna turut dihadiri Wakil Bupati Drs.Zardewan,Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan,Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Pelalawan SUPRIANTO SP ,Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pelalawan (FORKOPIMDA ),Sekretaris Daerah Kab.Pelalawan,Staf Ahli beserta Assisten Sekretaris Ketua KPUD Kabupaten/Kota dan tokoh masyarakat.

Dari 35 Dewan yang telah menanda tangani daftar hadir berjumlah 23 Anggota maka ketentuan 116 ayat 1 peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Pelalawan forum telah terpenuhi.Rapat Paripurna ini di pimpin oleh Nazaruddin ,SH MH“ Ketua DPRD Kab.Pelalawan.

Selanjutnya penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus 1( Pansus ) Satu terhadap 3 Raperda.Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Pelalawan mengucapkan terima kasih banyak kepada Pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada pada pansus untuk menyampaikan hasil pembahasan Panitia khusus 1 terhadap 3 ( tiga ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017.

Pembicaraan Tingkat Kedua Meliputi :

a.Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Paripurna yang di dahului dengan :
1.Penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan Gabungan / Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, Pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 dan
2.Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna

b.Pendapat Akhir Kepala Daerah.

"Maka untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut pada kesempatan ini kami menyampaikan hasil pembahasan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Pelalawan terhadap 3 ( tiga ) Ranperda Kabupaten Pelalawan tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1.Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bono
2.Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
3.Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalah Gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.



Wakil Bupati Pelalawan,Drs.H.Zardewan saat menandatangani berita acara pengesahan PERDA.

Hasil Pembahasan

Sebelum kami menyampaiakan hasil pembahasan Pansus 1 DPRD Kabupaten Pelalawan dapat disampaikan bahwa berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.18/ DPRD/2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 6 ( enam ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2017, Bahwa Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Pelalawan diberi tugas membahasa 3 ( tiga ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2017.

Kemudian Pansus 1 DPRD Kabupaten Pelalawan telah melakukan berbagai kegiatan,seperti melaksanakan pembahasan dengan Instansi terkait terhadap 3 ( Tiga ) Ranperda dan dilanjutkan dengan melaksanakan Konsultasi ke Kementrian dan KeLembagaan Terkait.

Selanjutnya Pansus 1 menyampaiakan Hasil Pembahasan sebagai berikut :

1.Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bono

A.Terkait dengan Ranperda tentang pendirian Perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Bono,agar

Ranperda ini ditunda sampai pemerintah Daerah benar-benar siap membentuk Perusahaan Umum Air Minum Tirta Bono dalam hal kesiapan sarana prasarana jaringan operasional dan lain-lain.

B.Menyarankan agar pemerintah daerah membentuk UPTD Air Minum di setiap Kecamatan untuk melaksanakan Pelayanan Air Bersih Bagi Mayarakat.

2.Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.

A.Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 angka yaitu :
1.Angka 31 yang berbunyi : Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD.
2.Angka 32 yang berbunyi : Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak disingkat dengan P2TP2A.

B.Ketentuan Pasal 12

1.Ayat 3 huruf d menjadi :

Melaporkan dan Berkordinasi dengan aparat Kepolisian, BNNK dan Puskesman setempat apabila mengetahui adanya penyalah gunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

2.Ketentuan Pasal 21 ayat 2 Huruf e Kata Minimal 2 ( dua ) Kali setahun di setiap OPD dihapus sehingga berbunyi menjadi : menganggarkan biaya pelaksanaan tes Nakotika, Psikotropika dan zat Adiktif lainnya secara berkala, yang pelaksanaannya dan berkordinasinya akan ditangani langsung oleh BNNK.

3.Pasal 46 ayat 1 penambahan kata Dapat shingga menjadi :

Pemerintah Daerah dapat memeberikan Penghargaan kepada penegak Hukum dan / atau masyarkat yang telah berjasa dalam upaya pencegahaan penyalah gunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

3.Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalah Gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Bahwa ranperda ini merupakan Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD harus diperda dalam waktu 3 ( tiga ) bulan setelah PP tersebut di Undangkan dalam Lembaga Negara dan ditindak lanjuti pengaturan Teknis yang diatur didalam Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan.

Kesimpulan

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa Pansus 1 DPRD Kabupaten Pelalawan sepakat menerima 2 ( Dua ) Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten pelalawan Tahun 2017 dan memeberikan Rekomendasi sebagai berikut :

1.Pemerintah Daerah melalui instansi terkait segera merumuskan Peraturan Bupati sebagai turunan Pelaksanaan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pelalawan.

2.Sosialisasi kepada masyarakat bersama DPRD terhadapat Perda yang telah disahkan, khusus nya terkait dengan perda P4GN.
3.Diminta kepada pemerintah Daerah melalui Bagian HukumSetda Kabupaten Pelalawan untuk melakukan penyempurnaan dalam penulisan Legal Draftingnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya atas nama Anggota Pansus 1 DPRD kabupaten Pelalawan mengucapkan Terima kasih Kepada Bupati pelalawan dan Para Undangan yang telah berkenanan mengikuti penyampaian hasil Pansus 1 dari awal Hingga Akhir.

Selanjutnya Penyampaian dari Panitia Khusus II (dua ) menyampaikan pembahasan 3 Ranperda yaitu :

1.Ranperda tentang Kebersihan dan Keindahan.
Ranperda ini memuat 20 pasal yang mengatur tentang Hak dan kewajiban masyarakat dan Pemerintah dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten pelalawan yang tertib, tentarm, bersih, indah dan nyaman.

2.Ranperda tentang Masjid Paripurna.

Dalam rangka lebih membangun masyarkat yang religius menjadi ciri khas Kabupaten Pelalawan sebagai bagian Negeri Melayum maka Pemerintah kabuapten Pelalawan telah mengusulkan Ranperda tentang Masjid paripurna yang memuat 20 ( dua puluh ) pasal.

3.Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun anggaran 2016.

Terhadapat Ranperda ini Pansus II (dua ) DPRD Kabupaten Pelalawan dapat menerima dan menyetujui Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan sekaligus Pansus II DPRD Kabupaten Pelalawan mengapresiasi atas kerja keras Pemerintah Kabupaten Pelalawan di tahun Anggaran 2016 sehingga mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualiaan ( WTP ) dan semoga predikat WTP ini dapat dipertahankan di tahun berikutnya.

Kesimpulan Pasnus II ( dua )

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari pansus II ( dua ) DPRD Kabupaten Pelalawan terkait 3 pengesahan Ranperda diatas adalah sebagai berikut :

1.Pada prinsipnya pansus II ( dua ) DPRD Kabupaten Pelalawan dapat menerima 3 ( tiga ) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten pelalawan tahun 2017 yaitu Ranperda tentang Kebersihan dan Keindahan, Ranperda Tentang Masjid Paripurna, Ranperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2016.

2.Diminta kepada pemerintah daerah untuk dapat membuat Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan sebagaimana yang tercantum dalam isi pasal dari setiap Ranperda yang telah disetujui.

3.Diminta kepad pemerintah daerah melalui bagian hukum Setda Kabupaten pelalawan untuk melakukan penyempurnaanlegal drafting terhadap ketiga Peraturan Daerah ini sesuai dengan Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Pelalawan Drs.H Zardewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan serta yang hadir.Dengan berbagai tahapan-tahapan pembahasan yang dilakukan Pemerintah daerah bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pelalawan Pansus I dan Pansus II dari 6 Ranperda yang di usulkan Pemerintah daerah yang diajukan menjadi Perda ada 5 Ranperda menjadi Perda Meliputi:

1.RANPERDA TENTANG MASJID PARIPURNA

Ranperda ini menjadi sebagai central Religi yang menjadi khas Kabupaten Pelalawan sebagian Negeri Melayu, maka Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah mengusulkan Ranperda Tentang Masjid.

2.RANPERDA TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Ranperda ini Adalah dalam rangka mewujudkan warga Kabupaten pelalawan yang tertib tentram dan nyaman, diperlukan adanya pengaturan dibidang kebersihan dan keindahan yang mampu melindungi warga masyarakat keamanan ketaat hukum bahwa peraturan darerah kabupaten pelalawan tentang kebersihan keamanan dan ketertiban sudah tidak sesuai lagi dengan otonomi daerah sehingga perlu dilakukan pengkajian guna untuk penyempurnaan.

3.RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

Ranperda ini ditujukan memberikan dorongan dan payung hukum bagi pemerintah daerah berjuang dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tokoh masyarakat dikabupaten pelalawan.
melakukan kajian dalam rangka memferifikasi hukum dibidang dalam penegakanhukum di lingkungan pemerintahan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan Zat adiktif lainnya.


Ketua DPRD Pelalawan,Nazaruddin,SH,MH memimpin sidang Paripurna Pengesahan 5 PERDA didampingi Wakil  Ketua DPRD Pelalawan,Suprianto SH dan Wakil Bupati Pelalawan,DRS.H.Zardewan SH,MH.

Penyempurnaan hukum Nasional sesuai dengan perkembangan kebutuhan siswa otonomi daerah sebagai bagian dari system perundang-undangan nasional yang bertujuan menciptakan kemaslahatan , keselarasan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada.

4.RANPERDA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN.

Ranperda ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka pelaksanaannya perlu dijabarkan akan disesuaikan dengan kebutuhan keuangan daerah.

5.RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGAN JAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2016


Ranperda ini merupakan amanat dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai mana dengan pasal kedua teakhir menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2015

Terhadap 5 Rancangan Peraturan daerah ( RANPERDA ) Kabupaten Pelalawan nantinya akan juga disampaikan ke pemerintah Propinsi Riau sebagai pembinaan terhadap rancangan menurut hukum daerah diajukan Gubernur.

Setelah itu Pemerintah daerah penyempurnaan melakukan peninjauan kembali pembahasan.Selanjutnya Wakil Bupati Pelalawan menucapkan mengucapkan terima kasih juga terhadap seluruh Anggota Dewan yang dengan segala daya dan upaya yang dilakukan sampainya 5 RANPERDA disepakati menjadi PERDA Kabupaten Pelalawan.

"Semoga Apa yang dilakukan bersama-sama demi pembangungan Kabupaten Pelalawan,"kata Wabup. ( ADV/Riz )

(421) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

 
 
 
 
 
 
 
Redaksi | Index | Galeri replica watches replica rolex watches
Copyright 2013-2015 PT. Pressindo Multi Media, All Rights Reserved